Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Dengan dipimpin oleh Sekretaris DPC Demokrat Cianjur Hadi Sutrisno dan dihadiri oleh para Pengurus DPC Demokrat,kader,dan perwakilan dari media.DPC Demokrat mengadakan nonton bareng di kantor DPC.
Dalam pidato politik nya,AHY menyoroti masalah ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik.
“Persoalan ekonomi semakin sulit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran banyak digunakan untuk proyek mercusuar yang tidak terlalu berdampak pada wong cilik,” kata AHY.
Akibat banyaknya anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, kata AHY, membuat utang Indonesia naik tiga kali lipat. Ia menyebut di awal tahun 2023 utang Indonesia mencapai Rp. 7.733 triliun.
“Dalam delapan tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat. Belum lagi hutang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun,” paparnya.
Masalah utang negara ini, menurut AHY, akan semakin membebani masyarakat. Sebab masyarakat juga yang harus ikut menanggung utang negara.
“Kita semua wajib pajak, kita berhak mengetahui ke mana pajak yang kita bayarkan,” kata AHY.
Lebih jauh, AHY juga menyoroti tata kelola pemerintahan. Putra sulung SBY ini mengatakan, tata kelola pemerintahan di Indonesia masih sangat buruk.
“Saudara-saudara, kita mencermati tata kelola pemerintahan tidak dikelola dengan baik, banyak yang grasak-grusuk,” kata AHY.
“Contohnya lahan pangan, banyak akademisi yang protes karena mengabaikan ekologi sosial. Kedaulatan pangan harus selaras dengan aspek lingkungan,” tutur AHY.
AHY juga menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan uang pajak yang disetor masyarakat.
AHY meminta pemerintah untuk meyakinkan rakyat terkait penggunaan uang pajak.
Apakah uang pajak benar-benar telah masuk ke kas negara..?
“Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran. Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui ke mana uang itu digunakan oleh pemerintah,” ujar AHY
Dia menyatakan bahwa pertanyaan itu tak terlepas karena pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah masih belum baik.
Sebab uang pajak masih rawan disalahgunakan.
“Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa masalah ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun kepada pemerintah.
Karena itu, pemerintah harus mengembalikan kredebilitas pengelolaan pajak.
“Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemeritnah pun turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak. Perbaiki sistem pengawasannya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga kembali menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda gelaran Pemilu 2024.
AHY mengatakan, mayoritas masyarakat yang ditemuinya menolak tegas penundaan pemilu.
Mencermati keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu 2024 mendatang, tentu mengusik akal sehat dan rasa keadilan kita," kata AHY.
AHY menjelaskan, kalau masih ada orang yang takut bicara. Tetapi Partai Demokrat, menyampaikan aspirasi masyarakat untuk menolak penundaan pemilu.
"Memang saat ini banyak orang takut bicara, takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi rakyat masih bersyarat, kami Partai Demokrat menolak penundaan Pemilu 2024. Rakyat yang saya temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan Pemilu 2024," sambungnya.
AHY lantas mempertanyakan siapa sosok yang akan memimpin Indonesia jika Pemilu 2024 benar ditunda. Sebab, tidak ada Plt Presiden hingga Plt DPR atau DPD di pemerintahan Indonesia.
"Jika Pemilu 2024 dipaksakan, ditunda lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 20 Oktober 2024," tuturnya.
Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt Presiden? Apa iya, kan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD provinsi kabupaten/kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden dan dibuat plt wakil rakyat yang berkuasa selama 2 hingga 3 tahun, betapa kacaunya situasi nasional kita," papar putra sulung Presiden RI ke-6 itu.
Jika Pemilu 2024 ditunda, AHY khawatir akan pandangan dunia terhadap Indonesia. Selain itu, AHY juga menilai Indonesia tak akan punya legitimasi yang kuat jika penyelenggaraan pemilu ini benar ditunda.
Saya khawatir, semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Artinya tidak punya legitimasi yang kuat sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan juga tidak halal," tandasnya
'Ketum AHY memang sangat luar biasa dan kerennn..begitu semangat dalam membawa Partai Demokrat untuk Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia..Mas AHY adalah Pemimpin Perubahan"begitu komentar para kader Demokrat Cianjur dan Sekretaris DPC Hadi Sutrisno..kita doakan Semoga Mas AHY menjadi Pimpinan Nasional Indonesia..Aamiin
