Wartadesa-Kabar penting untuk seluruh masyarakat pemilik tanah di Indonesia. Kementerian ATR/BPN berencana menerapkan Buku Tanah Elektronik pada tahun 2023.
Sebab, salah satu fokus utama pada tahun ini adalah digitalisasi sejumlah layanan pertanahan, termasuk Buku Tanah Elektronik.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus Windayana mengatakan program tersebut dapat mempercepat proses bisnis dari 18 layanan pertanahan.
" Harapan saya nanti, setelah ada Buku Tanah Elektronik proses pengecekan tidak perlu satu hari lagi. Jadi, begitu dicek, bisa langsung keluar," jelasnya, seperti dikutip dari laman kementerian ATR/BPN, Minggu (5/3/2023), dilansir nasiatimes.
Suyus meyakini masyarakat yang datang ke kantor Pertanahan juga akan menurun dengan adanya perubahan proses bisnis ke arah digital." Dia memperkirakan penurunan tersebut akan mencapai 80 persen meski layanan meningkat secara dratis.
Suyus menjelaskan makin banyak jumlah tanah terdaftar di Indonesia, maka makin tinggi pula jumlah layanan di satuan kerja Kementerian ATR/BPN.
Namun jika jumlah tenaga atau pegawai di Kementrian ATR/BPN terbatas, tentu jalannya layanan akan terhambat.
"Jadi ke depan kita tidak mungkin lagi melakukan pelayanan secara manual. Kita harus melakukan beberapa perubahan," Pungkas Suyus Windayana.
