WARTADESA CIMAHI || Pemerintah Kota Cimahi tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Kota (RPK) tahun 2025. Rencana ini dilandaskan pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, sebagai pengganti RPJMD pada masa transisi kepala daerah.
Tahun 2024 menjadi momentum penting dengan dimulainya penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Langkah pertama adalah melibatkan masyarakat melalui serangkaian Forum Group Discussion (FGD) dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW hingga tingkat kota, kata PJ Wali Kota Cimahi Dicky Saromi saat menghadiri Musrenbang di Kecamatan Cimahi Utara, Kamis ( 01/02/2024).
Dalam acara Musrenbang kecamatan Cimahi Utara tersebut selain dihadiri PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi, hadir pula Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain, Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi Hendra Saputra, dan Anggota DPRD kota Cimahi dari fraksi NasDem H Enang Sahri Lukmansyah.
"Pemerintah Kota Cimahi berkomitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan adalah kunci keberhasilan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi kota ini," ujarnya.
Identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi langkah awal dalam perencanaan. Angka kemiskinan, kurangnya daya saing SDM, kualitas pembangunan ekonomi yang belum optimal, tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki, dan standar pelayanan perkotaan yang belum terpenuhi menjadi fokus utama.
"Dengan tema "Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia," pemerintah Kota Cimahi berencana mendorong penguatan potensi lokal. Salah satu fokus utama adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat, ucap Dicky.
Tema ini menjadi landasan untuk mengatasi isu strategis yang telah diidentifikasi. Melalui penguatan potensi lokal, diharapkan Kota Cimahi dapat meraih stabilitas perekonomian dan peningkatan daya saing," tambah Dicky Saromi.
PJ. Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan transparansi apalagi kedepan dalam pencapaian Indonesia emas 2045 dengan misi Cimahi Campernik ini akan menjadi semangat baru.
Diterangkan pula oleh Dicky bila Cimahi ingin mencapai sebagai Indonesia Emas 2045 dan Misi sebagai Kota Campernik, syaratnya ada 5.
“Syarat pertama adalah aman, syarat kedua adalah berkarakter, yang ketiga adalah digital, yang ke empat MPG kita dalam laju pertumbuhan ekonomi kita harus diatas 5 % bahkan kalau bisa diatas dua digit, yang ke lima syaratnya adalah generasi sehat dan bijaksana,” Dengan demikian, usulan program dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Pungkasnya.
Begitupula yang disampaikan oleh Camat Cimahi Utara Rully Sulfanorida, saat dikonfirmasi usai acara Musrenbang tersebut menjelaskan bahwa dalam Musrenbang kecamatan tersebut dari berbagai usulan ada 27 usulan.
Kalau dibidang pemerintahan itu kan ada 27 usulan, dan usulan yang pertamanya adalah masalah pemilihan masalah sampah,” ujar Rully.
Kemudian kata Rully dari bidang ekonomi yang menjadi skala prioritas utama adalah pembukaan lapangan pekerjaan.
“Yaitu pembukaan lapangan pekerjaan termasuk UMKM dan pasar murah, sedangkan kalau bidanya fisik yaitu masalah kantor paskal kalau bisa ada lahannya disediakan tapi itu semua bisa kita rangkaikan karena kita sedang berproses, mudah-mudahan tahun ini ada kepastian,” ujarnya.
Kemudian masalah mitigasi bencana, pihak pemerintahan kecamatan siap membangun dan memperhatikan kesiapannya untuk masalah bencana.
“Begitupula di bidang sosial, yaitu penguatan masalah posyandu, baik masalah insentif kader posyandu, biaya operasionalnya agar posyandu bisa berlangsung lebih baik lagi,” ucap Rully.
Sedangkan dari bidang kebudayaan menurut Rully masalah hal-hal keagamaan.
“Misalkan PHBN, PHBA, MTQ yang dilaksanakan di kita, penghargaan untuk hafisd Qur’an, atau lomba Hafids Qur’an,” imbuh dia.
Begitupula yang disampaikan PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi bahwa APBD Kota Cimahi walupun mencapai sebesar Rp 1,6 Triliun, menurut Rully pendapatan tersebut masih kurang.
“Saya kira masih kurang, karena dilihat dari kondisi kota kita, karena kita ini perkotaan, secara otomatis tuntutan-tuntutan cukup besar, dalam pembangunannya dengan penduduknya kalau besar berarti biaya akan lebih besar lagi,” ujarnya.
Makanya menurut Rully, wajar bila PJ Walikota Cimahi Dicky Saromi akan berfikir lebih baik lagi untuk bisa mencapai APBD Kota Cimahi menjadi Rp 2 Triliun.
