Wartadesa Cimahi // Pembangunan Perumahan Mandalika Residence di kawasan hijau zona resapan air mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Cimahi.
Ketua DPRD Cimahi Fraksi PKS, Wahyu Widyatmoko, menyatakan perlunya verifikasi lebih lanjut terkait isu ini.
Setelah melakukan pengecekan melalui aplikasi titik koordinat, Wahyu menemukan bahwa kawasan Mandalika termasuk dalam zona resapan air, yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW Cimahi Nomor 4 Tahun 2013.
"Kawasan ini tidak seharusnya dibangun," tegasnya usai mediasi antara warga dan pengembang, Rabu (9/10/24).
Wahyu menambahkan, DPRD akan berkoordinasi dengan OPD dan pengembang untuk memastikan status zona tersebut.
"Kami akan menggunakan aplikasi GISTARU untuk menentukan apakah kawasan ini zona resapan air atau zona pemukiman," ujarnya.
Wahyu juga menyoroti bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, termasuk longsor di Cireundeu.
"Ini menjadi pelajaran untuk mematuhi standar keselamatan," tuturnya.
Terkait relokasi warga yang terdampak, pengembang diberikan tenggat waktu hingga 29 Oktober untuk mencari solusi.
"Kami akan memanggil kembali pengembang pada tanggal tersebut," jelas Wahyu.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Bambang Purnomo, mengkritik ketidakpahaman dinas terkait dalam perizinan pembangunan Mandalika yang dimulai pada 2018.
"Keterangan yang dibacakan adalah palsu," tegasnya.
Bambang juga menegaskan bahwa Komisi 3 DPRD Cimahi memiliki data yang menunjukkan bahwa lahan hijau tidak boleh dibangun.
"Kami telah menghentikan aktivitas pembangunan di sana sebelumnya, namun pembangunan kembali muncul," ungkapnya.
Dia menekankan bahwa ada konsekuensi hukum bagi pembangunan di zona hijau, sesuai Perda RTRW.
"Jika zona hijau bisa dibangun, wilayah utara juga berisiko mengalami kerusakan yang sama," pungkasnya.
Pewarta: A Gani /Dendi
