Cimahi Wartadesa – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko, turut hadir dalam acara yang digelar di Gedung Techno Park, Kamis (12/12/2024).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, di antaranya Pj. Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Budi Raharja, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, serta perwakilan dari Polres Cimahi yang diwakili oleh Kapolsek Cimahi Selatan, AKP Yudhi Herianto.
Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Kodim 0609 Cimahi dan Analis Tindak Pidana Madya Direktorat Wilayah III Koordinasi Supervisi KPK RI, Irawati.
Peringatan Hakordia kali ini mengusung tema global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh dunia.
Acara ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat komitmen global dalam memberantas korupsi di segala sektor kehidupan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widiyatmoko, menyampaikan pentingnya momentum Hakordia sebagai sarana untuk memperkokoh upaya pencegahan korupsi di tingkat lokal.
"Hari Anti Korupsi Sedunia ini menjadi waktu yang sangat tepat bagi kita untuk bersama-sama memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Kota Cimahi," ujar Wahyu dalam sesi jumpa pers.
Wahyu juga menekankan bahwa peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.
Menurutnya, kegiatan seperti ini akan menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat dan aparat pemerintahan untuk senantiasa menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.
Acara ini juga mengundang berbagai diskusi dan kegiatan edukasi tentang strategi pemberantasan korupsi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi penegak hukum dan lembaga-lembaga anti korupsi.
Peringatan Hakordia di Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi pemicu bagi upaya yang lebih intensif dalam mencegah korupsi dan memperkuat sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
